SUMBER, KABUPATEN CIREBON (10 Juni 2026) – Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima kunjungan kerja dan audiensi dari jajaran pengurus Forum Cirebon Bersatu (FCB). Agenda audensi yang berlangsung khidmat dan interaktif tersebut digelar di Ruang Rapat Wakil Bupati Kabupaten Cirebon.

Pertemuan ini ditujukan sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam menyikapi aspirasi terkait ketertiban umum, penegakan regulasi daerah, serta komitmen menjaga marwah Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang religius.

Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah

Audiensi penting ini mempertemukan berbagai unsur strategis dari Pemerintah Kabupaten Cirebon guna memberikan respons yang komprehensif atas aspirasi warga:

  • Pembukaan oleh Kepala Disbudpar: Pertemuan diawali dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Fajar Sutrisno, S.Si.. Kehadiran Disbudpar sekaligus sebagai dinas teknis yang membawahi pembinaan industri pariwisata di daerah.
  • Dipimpin oleh Kepala Satpol PP: Rapat kemudian dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon, Imam Ustadi, S.Si., M.Si.. Dalam kesempatan ini, beliau bertindak mewakili Bupati Cirebon sekaligus sebagai penanggung jawab utama dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda).
  • Pendampingan dari Kesbangpol: Turut hadir perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Cirebon selaku Perangkat Daerah yang memegang fungsi pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) serta Organisasi Kepemudaan (OKP) di wilayah Kabupaten Cirebon.

Penyampaian Aspirasi dan Komitmen Penegakan Perda

Dalam forum tersebut, perwakilan Forum Cirebon Bersatu (FCB) yang merangkul sejumlah LSM Islam dan elemen pemuda menyampaikan beberapa poin pemikiran. Di antaranya adalah harapan agar pemerintah daerah memperketat pengawasan dan membatasi izin operasional Tempat Hiburan Malam (THM) yang berkedok restoran atau kafe namun kedapatan menjual minuman beralkohol. Tokoh FCB seperti Ust. Almarwi dan Ust. Imam Hidayat menekankan pentingnya mempertahankan potensi lokal serta menjaga identitas Cirebon sebagai Kota Wali.

Merespons hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, Imam Ustadi, S.Si., M.Si., menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon pada prinsipnya sangat mendukung iklim investasi untuk kemajuan pembangunan daerah. Namun, investasi yang masuk wajib berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum serta penghormatan terhadap norma adat lokal.

"Sebagai penindak dalam penegakan Perda, kami dari Satpol PP berkomitmen penuh untuk tetap mendukung roda investasi di Kabupaten Cirebon, namun dengan catatan wajib menghormati norma, adat, serta regulasi yang berlaku. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Perda akan kami tindak tegas demi ketenteraman masyarakat," ujar Imam Ustadi.

Membangun Komunikasi Dua Arah

Melalui peran aktif Bakesbangpol dalam membina ormas, jalannya audiensi ini membuktikan bahwa jalur komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Cirebon terjalin dengan sangat sehat. Langkah ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan persepsi agar pembangunan ekonomi dan sektor pariwisata di Kabupaten Cirebon tetap tumbuh positif tanpa mengesampingkan nilai-nilai luhur dan ketertiban di tengah masyarakat. (Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon)